Wanita Penjaga Warung Tenda

Eksodus Wanita Penjaga Warung Tenda
Terkait Penutupan THM Selama Ramadan === sub

Penutupan tempat hiburan malam (THM) selama Ramadan membawa implikasi bagi wanita penjaga warung remang-remang di Jl Slamet Riyadi, Sungai Kunjang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka akhirnya berpindah ke café di Jl Gajah Mada yang tak dilarang beroperasi. DIPANDANG memiliki image yang lebih baik karena tak menjual minuman keras (miras), maka café di sepanjang jalan Gajah Mada, menjadi alternatif bagi wanita penjaga warung remang-remang untuk mencari nafkah selama Ramadan. Sr (23) -– inisial Sarah –-, saat dimintai keterangannya oleh media ini mengaku, sebelumnya dia bekerja sebagai penjaga warung remang-remang. Tetapi sejak ditutup 21 September lalu, kini selama Ramadan, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di café di sepanjang jalan  Gajah Mada. Pendapatan yang mereka peroleh bukan berupa gaji yang diterima setiap akhir atau awal bulan, melainkan imbalan dari menemani tamu yang datang ke café yang mereka jaga. Meski terbilang kecil, antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu, tetapi mereka tetap setia menanti tamu yang datang. Meski media ini tidak mengetahui jumlah wanita penjaga warung remang-remang yang berpindah, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh, lebih dari sepuluh wanita yang beralih sementara. Meski pemasukan yang mereka peroleh mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya, tetapi mereka mengaku tetap harus melakukan pekerjaan itu demi tuntutan ekonomi. “Jika bulan-bulan lain bisa sampai lima puluh ribu semalam, sekarang hanya bisa tiga puluh ribu. Itu pun sudah susah dapatnya,” ucap Sr. Sayangnya image baik yang disandang café di sepanjang jalan Gajah Mada itu harus dirusak oleh sebagian café yang masih menjual miras, meski harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Awalnya wanita penjaga tak mengaku jika mereka menjual miras, tetapi ketika didesak, akhirnya sebagian dari mereka mengaku café yang mereka jaga masih menjual miras. “Tapi malam ini kami nggak berani jual. Katanya sebentar lagi mau ada razia,” tutur SA (25), saat media ini memesan miras jenis bir. Seorang wanita penjaga café lainnya mengatakan, jika tidak ada razia, cafenya siap melayani pesanan miras yang dimaksud, tetapi harus menunggu, sebab miras pesanan tidak disimpan di café itu, melainkan dibelikan terlebih dahulu di tempat lain. (akbar ciptanto)

Demo PLN

Minta Daru Turun, Mahasiswa Demo PLN

SAMARINDA – Manager Cabang PLN Samarinda, Ir Daru Tri diminta mahasiswa turun dari jabatannya terkait peritiwa tewasnya dua sukarelawan PMK amarinda saat memadamkan kebakaran di Jl KH Hasan Basri, serta tidak maksimalnya kinerja PLN.

Aksi yang dilakukan SAPMA PP DPW Kaltim dimulakan sejak pukul 09.30 Wita di Simpang Empat Mal Lembuswana. Disana, mereka membentangkan spanduk dan tulisan di karton yang berisikan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja PLN, serta membagikan leaflet ke masyarakat yang berisi tuntutan terhadap PLN.

Mereka juga melakukan orasi mengenai kinerja PLN Samarinda yang dianggap tak maksimal serta ketidakjelasan tanggungjawab PLN terhadap peristiwa tewasnya dua sukarelawan PMK yakni Teja Kusuma dan Bdi Santoso.

Dari leaflet yang disebar, terdapat empat tuntutan yang mereka ajukan yakni, meminta audit dan transparansi keuangan PLN, restrukturisasi dan revitalisasi di tubuh PLN, meneruskan dan hukum seberat-beratnya pihak yang bertanggungjawab pada kasus tewasnya dua sukarelawan PMK, serta peningkatan pelayanan PLN ke masyarakat.

Hajat Thuramsyah yang menjadi koordinator lapangan aksi tersebut mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kinerja PLN yang dianggap selalu membohongi masyarakat. “Kita sama-sama tahu, PLN selalu mengumumkan jadwal pemadaman aliran listrik melalui mediamassa

, tetapi jadwal yang dikeluarkan PLN tidak sama dengan pemadaman di lapangan. Hal ini mengakibatkan banyak alat elektronik yang rusak. Kalau sudah begini siapa yang bertanggungjawab,” tuturnya.

Satu jam melaksanakan orasi di simpang empat Mal Lembuswana, mereka meneruskan aksinya ke kantor PLN Cabang Samarinda di Jl Gajah Mada. Disana, puluhan polisi dari Poltabes Samarinda telah mengantisipasi kedatangan dengan membuat pagar betis di pintu gerbang kantor PLN.

Sejenak mereka melakukan orasi sebelum akhirnya diterima Manajer Cabang PLN Samarinda, Daru di ruang salah satu stafnya. Selama setengah jam empat perwakilan mahasiswa melakukan dialog dengan Daru.

Dalam pertemuan itu, keempat mahasiswa meminta Daru mundur dari jabatannya jika terjadi kembali musibah serupa di kemudian hari. Bahkan mahasiswa juga meminta Daru menungkan statemen tersebut dalamsurat

pernyataan. Namun hal itu ditolak Daru dengan alas an tak ada aturan di perusahaannya mengenai mekanisme pengunduran diri. “Tetapi jika manajemen meminta saya mundur dari jabatan saya, maka saya bersedia mundur,” tutur Daru. (akbar ciptanto)

Pemekaran Kaltara, Hapuskan Daerah Terbelakang dan Terisolir

Prioritaskan Pemekaran Kaltara
Hapuskan Daerah Terbelakang dan Terisolir === sub

SAMARINDA – Pemerintah RI diminta prioritaskan penyelesaian proses pemekaran Kaltara di tahun 2006 karena kawasan utara Kaltim kurang mendapat sentuhan pembangunan sehingga dapat dikatakan sebagai kawasan yang cukup terbelakang dan terisolir. “Sebagai peneliti, saya melihat daerah utara Kaltim merupakan kawasan yang cukup terbelakang dan terisolir dikarenakan kurang mendapat sentuhan dalam pembangunan dan jauh dari pelayanan publik.  Karena itu, pembentukan Kaltara merupakan solusi yang paling tepat,” ungkap Direktur S-2 Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Unmul Dr Adri Patton MSi. Menurutnya, dengan kondisi luas wilayah Kaltim yang sangat luas, sehingga alternatif yang dapat ditempuh agar pembangunan dapat cepat dilakukan dan pelayanan publik dapat dirasakan masyarakat yakni dengan mempercepat proses pemekaran Kaltara yang tak jelas ujung pangkalnya hingga sekarang. Dia juga optimis dengan pembentukan Kaltara maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Ini sekaligus menangkal isu yang berkembang di masyarkat yang menyebutkan, pemekaran akan membuat masyarakat di daerah utara akan semakin terpuruk ekonominya. Karena itulah, pemerinta pusat harus memprioritaskan proses pemekaran Kaltara di tahun 2006 ini. Apalagi Gubernur Kaltim dan seluruh Bupati dan Walikota di daerah utara telah menunjukkan respon yang sangat besar dalam pembentukan provinsi baru ini,” ujarnya. Adri juga mengatakan jika masyarakat utara Kaltim yang paling mengerti dan merasakan kurangnya sentuhan pembangunan. Karena itulah good will dan political will sangat dibutuhkan dalam proses percepatan kawasan utara. Selain itu, pembentukan Kaltara akan membantu peningkatan keamanan wilayah perbatasan. Sebab, sebagian besar kawasan utara Kaltim merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia. “Keamanan wilayah perbatasan menjadi aspek lain yang dapat dibantu pebingkatannya jika Kaltara dapat dibentuk,” ucap Adri. Karena itulah dia menyikapi pelaksanaan lokakarya, Kamis besok di Pusrehut Unmul oleh Fisipol Unmul merupakan langkah maju agar proses pemekaran yang sebenarnya dapat diketahui bahkan sekaligus dapat membahas kendala yang dialami sehingga proses pemekaran seperti terhambat. “Lembaga kampus seperti Fisipol Unmul merupakan lembaga yang independen. Mereka terpanggil oleh tridharma perguruan tinggi yakni, pengabdian pada masyarakat. Ini akan membantu pemerintah untuk mengetahui kendala sekaligus proses pemekaran yang sebenarnya,” tutur Adri. (akbar ciptanto)

Cari Kendala Proses Kaltara

Cari Kendala Proses Kaltara
Fisipol Unmul Gelar Lokakarya Kaltara === sub

SAMARINDA – Tak jelasnya proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang telah didengungkan sejak tahun 1999 hingga sekarang membuat Fisipol Unmul menggelar lokakarya untuk mencari tahu kendala dan proses yang sebenarnya hingga Kaltara dapat terbentuk.
“Kami tak memiliki tendensi apa-apa dengan pembentukan Kaltara. Kami hanya ingin terlibat dalam mencari proses pembentukan Kalatara yang sebenarnya dan kendala yang dihadapi sehingga diperoleh solusi, agar proses pemekaran dapat segera dilakukan,” tutur Dekan Fisipol Unmul Dra DB Paranoan MSi.
Banyaknya isu yang beredar terkait pemekaran kawasan utara Kaltim yang tak jelas ujung pangkalnya, menjadi perhatian serius pihaknya untuk mengambil sikap. Isu yang terkait pemekaran seperti, proses pemekaran telah dipegang Mendagri, belum diagendakannya pembahasan pemekaran, hingga masih belum adanya gerakan dalam proses pemekaran oleh daerah yang ingin memekarkan diri.
Lokakarya yang akan digelar, di Gedung Pusrehut Unmul, Kamis (12/1) besok dari pukul 08.00 Wita. rencananya akan mendudukkan seluruh komponen terkait dalam proses pemekaran Kaltara seperti, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Panitia Ad-Hoc I yang membahas pemekaran, anggota DPR-RI asal Kaltim, Direktur Pemekaran Depdagri, Bupati dan Walikota serta ketua DPRD di daerah Kaltara, dan ketua DPRD serta Gubernur Kaltim.
Peserta lokakarya akan diberi kebebasan dalam menentukan pembahasan sehingga diperoleh hasil yang diperoleh benar-benar dapat memberikan masukan yang tepat terkait percepatan proses pemekaran Kaltara. “Lokakarya ini hanya akan membahas proses percepatan wilayah utara agar cepat menjadi provinsi. Kami tak akan membahas agenda yang lebih spesifik setelah Kaltara terbentuk,” ungkapnya.
Paranoan juga mengatakan, Unmul merupakan lembaga pendidikan yang independen di mata publik sehingga sikap yang akan menjadi pegangan Unmul dalam proses pemekaran ini adalah netral dan tak memihak salah satu pihak yang berkepentingan. “Namun kami akui, pemekaran kawasan Kaltara secara tak langsung akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Lokakarya, Drs H Mas Jaya MSi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan lokakarya semaksimal mungkin. Bahkan pihaknya memastikan, seluruh undangan telah disebar dan sebagian telah memastikan kehadirannya dalam lokakarya tersebut. “Bahkan pembicara dari Jakarta yang meminta lokakarya ini dilakukan tanggal 12 Januari ini. Jadi kami telah mempersiapkan lokakarya ini jauh-jauh hari dengan maksimal,” tukas Mas Jaya, Dosen Fisipol Unmul sekaligus tokoh pemuda di Kaltim.
Dalam lokakarya yang akan digelar dalam bentuk panel agar efektif, pihaknya menekankan hanya memfasilitasi pelaksanaan, sedangkan yang mengatur arah diskusi adalah peserta dan pembicara yang terkait percepatan proses pemekaran Kaltara. (akbar ciptanto)

Keluarga Mampu Masuk Data Gakin

BPS Akui Ada Keluarga Mampu Masuk Gakin
Tak Terdata Dapat Ajukan Permohonan Ke RT atau Lurah === sub

SAMARINDA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Drs Eri Hastoto MSi mengakui adanya keluarga mampu yang terdata sebagai keluarga miskin (gakin) disebabkan sulitnya mengontrol mitra statistik, yakni petugas yang direkrut BPS untuk mendata gakin yang jumlahnya sangat banyak.
“Kami sudah mendapatkan data mengenai keluarga mampu yang terdata sebagai gakin di Samarinda dan Balikpapan, namun jumlah pastinya kami belum tahu. Hal ini disebabkan banyaknya mitra tatistik yang direkrut BPS, yang mengakibatkan sulitnya pengontrolan dalam pendataan gakin,” ungkap Eri.
Karena itu, penditribusian kartu gakin ke masyarakat yang dilakukan oleh petugas BPS, yakni mitra statistik yang telah dilakukan koreksi mitra statistik yang kinerjanya dianggap baik, jika tidak, maka tidak akan dipanggil kembali menjadi mitra statistik. Karena proses penditribusian kartu gakin ini juga digunakan sebagai sarana mengontrol keluarga sebenarnya tak layak dapat kartu gakin serta menginformasikan jika masih ditemukan gakin yang sebenarnya berhak menerima namun belum terdata. “Dari penemuan gakin oleh mitra statistik akan didata kembali kemudian akan dilakukan prosedur  sama dengan prosedur yang dilalui gakin tahap pertama yang telah mendapatkan kartu gakin,” ungkap Eri.
Eri juga menjelaskan jika pendistribusian kartu gakin dan pendataan gakin yang terbaru diharapkan telah selesai akhir Oktober 2005. “Karena itu, kita akan memiliki data gakin sekitar awal November. Tak hanya itu, gakin yang sebenarnya berhak menerima kartu gakin dan belum memperoleh kartu gakin ditahap awal akan mendapatkan hak yang sama dengan gakin di tahap awal,” ujarnya.
Eri juga menjelaskan, jika mitra statistik menemukan keluarga mampu yang sebenarnya tak berhak menerima kartu gakin, maka akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh petugas BPS di tingkat kabupaten-kota. Nantinya BAP itu akan diserahkan ke BPS untuk perubahan data gakin di Indonesia.
Perlu diketahui, pendataan gakin di Indonesia dimulai sejak 15 Agustus hingga 15 September 2005 dengan menanyakan data gakin kepada setiap ketua RT berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan. Data gakin dari RT ini kemudian akan dilakukan cross check ke lapangan oleh mitra statistik. “Pengecekan ke lapangan oleh mitra statistik ini dilakukan untuk benar-benar membuktikan jika data gakin dari RT itu adalah benar-benar keluarga tak mampu. Tak hanya itu, mitra statistik juga diharapkan dapat mendata gakin yang sebelumnya tak terdata oleh ketua RT. Ada 18 pertanyaan kuisioner yang diajukan BPS kepada setiap gakin yag dicek,” tutur Eri.
Setelah pengecekan data gakin selesai dilakukan mitra statistik. Selanjutnya, dari tanggal 15 hingga 20 September 2005 dilakukan pengolahan data di tingkat BPS Kabupaten-Kota. Dari pengolahan ini, kemudian BPS Kaltim melakukan kompilasi data untuk diajukan ke BPS Pusat. “BPS pusat lah yang akan menentukan keluarga yang benar-benar dianggap gakin berdasarkan hitungan statistik. Kami dari BPS Provinsi tak memiliki wewenang untuk menentukan keluarga termasuk gakin atau tidak,” ucapnya.
TAK TERDATA, AJUKAN PERMOHONAN
Sementara itu, bagi gakin yang belum terdata di tahap pertama jangan berkecil hati. Karena, gakin yang belum terdata dapat mengajukan permohonan kepada ketua RT atau kelurahan. “Permohonan diajukan ke RT, Kelurahan atau Kantor BPS. Namun kami sarankan agar dikoordinir oleh ketua RT atau pihak kelurahan. Dari data permohonan gakin terbaru, maka kami dari kantor BPS akan melakukan proses pendataan. Tahapan yang dilalui juga sama seperti penentuan gakin pada tahap pertama,” kata Eri.
CETAK DUA KARTU
Kartu gakin yang dicetak oleh Kantor Pos dibuat sebanyak 2 rangkap. Hal ini dilakukan sebagai bahan kontrol kartu gakin agar tak dipalsukan. “Kantor Pos mencetak kartu gakin sebanyak 2 lembar. Satu akan diditribusikan ke masyarakat, sedangkan satu kartu lagi untuk pegawai kantor pos di kabupaten-kota. Hal ini dilakukan agar pada saat pengambilan uang oleh masyarakat sebagai kompensasi kenaikan BBM tak bisa dipalsukan,” ungkap Eri.
Masyarakat juga perlu mengetahui jika kartu gakin sengaja dicetak kantor pos, karena kantor ini memiliki kemampuan mencetak kartu ebanyak 1 juta kartu gakin dalam satu hari. Kecepatan inilah yang dimanfaatkan BPS agar proses pembagian dana kompensasi dapat cepat. (akbar ciptanto)

Pendidikan di anak tirikan

Kepedulian Pemprov Belum Terlihat

Oleh: Akbar Ciptanto

SETELAH mengikuti masa Orientasi Pendidikan selama dua hari dan perkuliahan selama tiga hari di Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur, kekecewaan terpancar dari 22 mahasiswa Pascasarjana asal Kaltim yang merasa dianaktirikan Pemprov.

Kok’ bisa kecewa, sebab perwakilan Pemprov tidak ada yang datang memenuhi undangan pengelola beasiswa untuk mendengarkan paparan tujuan pelaksanaan program beasiswa. Padahal daerah lain seperti, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, terlihat datang.

Ke-22 mahasiswa itu diketahui lolos seleksi Program Beasiswa Unggulan Pascasarjana Double Degree, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan telah tiba di Malang 7 Desember lalu. Bahkan selalu membanggakan daerah ini yang berhasil mengirimkan mahasiswa yang terbanyak dari daerah lain. Tetapi kini kebanggaan itu hanya bersifat sementara dan kini mereka merasa bukan lagi bagian dari Kaltim.

Ke-22 mahasiswa itu kini menempuh pendidikan di program studi Bioteknologi Agroindustri sebanya 14 orang dan 8 orang di Program Studi Bioteknologi Perikanan. Nantinya mereka akan mengikuti pendidikan di Unibraw selama satu tahun dan sisanya dilaksanakan di luar negeri seperti, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda.

Kesedihan semakin bertambah saat mengetahui 8 mahasiswa asal tarakan ternyata difasilitasi Pemkot Tarakan. Selain surat rekomendasi, mereka juga mendapatkan dana pendamping sebesar Rp 17 juta untuk setiap mahasiswa. Nasib berbeda dirasakan 14 mahasiswa yang lolos seleksi di Samarinda. Sedihnya lagi, saat 14 mahasiswa yang lolos seleksi di Samarinda meminta rekomendasi pemberdayaan dari Pemprov, mereka malah ditolak.

Padahal surat rekomendasi itu merupakan salah satu syarat agar peserta bisa mendapatkan beasiswa. Selain itu, surat itu bertujuan mahasiswa kembali dan membangun Kaltim dan tidak bekerja di daerah lain. Tetapi Pemprov malah menganggap rekomendasi itu merupakan langkah pemaksaan bagi Pemprov agar menerima sebagai pegawai. “Kami tak bisa seenaknya mengeluarkan surat rekomendasi. Kami harus menghitung besaran anggaran untuk menggaji dan penempatan kalian jika lulus kuliah,” ungkap seorang pegawai Pemprov yang menempati posisi cukup strategis saat beberapa mahasiswa menghadap untuk meminta surat rekomendasi.

Jelas terjadi misperception (salah persepsi) antara tujuan akhir yang diharapkan pengelola beasiswa dengan Pemprov. Tetapi, tak ada upaya dari Pemprov untuk memperjelas posisi penerima beasiswa. Meski beberapa mahasiswa telah berusaha menjelaskan ke Bagian Sosial Pemprov Kaltim.

Parahnya lagi, Pemprov berupaya menutupi hal itu dengan mengungkapkan berbagai alasan sebagai pembenaran seperti, pelaksanaan tes dilakukan Fakultas Kehutanan dan proses seleksi tidak melalui jalur yang benar.

Informasi yang dikumpulkan wartawan media ini yang juga menerima beasiswa melihat kesalahan telah terjadi sejak pengelola beasiswa mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan seleksi Program Beasiswa Unggulan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Kaltim sekitar Juni lalu.surat

itu malah mengendap dan tidak ditindaklanjuti BKD dengan berkoordinasi ke instansi teknis yang mengurus masalah pendidikan atau ke Pemprov Kaltim.

Karena Pemprov dianggap tak merespon, akhirnya pengelola beasiswa mengambil kebijakan untuk menghubungi Universitas Mulawarman (kebetulan Fakultas Kehutanan, Red.) untuk melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa. “Daripada dana yang telah disiapkan hangus dan tak dimanfaatkan, maka kami harus memaksimalkan upaya seleksi dengan mendatangi langsung daerah yang bersangkutan,” tutur Prof Lilik Sulistiowati, Kepala Pengelola Beasiswa dari Unibraw.

Sayangnya Kepala Biro Sosial yang dihubungi mahasiswa malah menganggap pengelola melakukan kesalahan dan menyebut ‘main belakang’ dengan mengirim surat ke BKD, bahkan tanpa beban menyuruh mahasiswa meminta rekomendasi pemberdayaan ke Dekan Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul. Padahal Dekan Fahutan, Prof Sipon Muladi mengatakan hanya memfasilitasi karena dihubungi, lagipula dia menganggap kesempatan itu tak boleh disia-siakan masyarakat Kaltim.

Terlepas dari siapa yang benar dan salah, jelas terlihat terjadi miskoordinasi antarinstansi di tubuh Pemprov, itu ditunjukkan dengan tidak diserahkannya surat pemberitahuan pelaksanaan seleksi dari pengelola dari BKD ke sekretariat Pemprov, jika dianggap surat itu bukan untuk BKD.

Selain itu, tidak terlihat upaya Pemprov untuk memperjelas Program Beasiswa Unggulan yang ditawarkan pengelola. Malah berupaya memberikan alasan agar dianggap tidak melakukan kesalahan. Ini menunjukkan Pemprov kurang menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Yang harus ditekankan, kesalahan ini bukan disebabkan ulah ke-22 mahasiswa Pascasarjana yang lolos seleksi. Niat utama mereka hanya ingin meningkatkan kemampuan mereka dan kembali ke Kaltim untuk membangun daerah ini. Jadi Pemprov harus segera mengambil langkah secepatnya untuk memastikan ke-22 mahasiswa ini dapat kembali ke Kaltim dan membangun daerah ini. Jangan sampai kesalahan birokrasi yang terjadi malah membuat mereka tidak peduli dengan daerah ini. ***

Peningkatan SDM Hanya Pemanis Bibir

Mahasiswa Penerima Beasiswa Terkendala Pemberdayaan

SAMARINDA – Sepuluh mahasiswa Program Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana Double Degree dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) asal Kaltim di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, terkendala berangkat ke luar negeri akibat belum keluarnya surat pemberdayaan dari Pemprov Kaltim yang menjadi salah satu syarat keberangkatan.

”Surat ini sangat penting, tetapi sejak kami kuliah selama 6 bulan lalu di Unibraw, surat permohonan pemberdayaan itu belum juga di respon oleh Pemprov. Kami sangat kecewa dengan sikap Pemprov yang tidak peduli,” ungkap Akbar Ciptanto Shut, mahasiswa program beasiswa.

Menurut informasi yang diperolehnya dari pengelola dan panitia dari Depdiknas, surat pemberdayaan itu bertujuan agar mahasiswa kembali ke daerah asal setelah lulus dan membantu pembangunan daerahnya. ”Sudah banyak bukti mahasiswa yang belajar ke luar negeri akhirnya tidak kembali ke daerah asal. Padahal, keberadaan mereka dapat membantu pembangunan daerah,” tuturnya.

”Informasi terakhir yang kami, surat pemberdayaan itu telah diserahkan Pemprov ke BKD Kaltim untuk ditindaklanjuti. Tetapi blum juga ada kejelasannya. Katanya BKD akan mengadakan rapat dengan Bupati dan Walikota se-Kaltim, tapi ini kan butuh waktu, sedangkan keberangkatan kami direncanakan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Karena itu kami terus di desak Pengelola Program Studi untuk segera menyerahkan surat itu,” tuturnya.

Karena itu dia mengatakan jika Pemprov Kaltim tidak mau mengeluarkan surat pemberdayaan bagi ke-10 mahasiswa tersebut, maka pihaknya menyatakan siap mengabdi pada daerah yang mau mengeluarkan surat pemberdayaan bagi mereka. ”Dari 22 mahasiswa yang memperoleh beasiswa, hanya 12 orang yang sudah siap diberdayakan oleh Pemkab Paser, Pemkot Tarakan, dan Departemen Kehutanan, karena status mereka sebagai PNS. Sementara 10 orang lainnya yang dari umum, hingga kini belum memperoleh surat pemberdayaan,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Nurcholis Majid SSi, mahasiswa Program Beasiswa Depdiknas lainnya yang mengatakan, mereka telah menjalani kuliah di Unibraw sejak Desember lalu. Bahkan mereka membanggakan Kaltim yang mampu mengirim mahasiswa dalam jumlah yang relatif besar dibanding daerah lain. Tetapi kebanggaan itu hilang akibat ketidakpedulian Pemprov atas pengembangan SDM masyarakatnya. ”Sejak keberangkatan, kami telah dijanjikan akan dibuatkan surat itu, tapi hingga kini belum juga keluar. Ini bukti jika Pemprov memang tidak peduli dengan pengembangan SDM,” tuturnya.

Selama ini Pemprov selalu mendengung-dengungkan pengembangan SDM untuk membantu program pembangunan daerah. Kenyataannya, meski mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan pada program studi pada disiplin ilmu yang masih jarang ini, tetap saja Pemprov tidak mau ambil pusing. ”Kita tahu beberapa tahun ke depan, Kaltim sangat potensial untuk mengembangkan program agroindustri dan tidak akan lagi bergantung pada pertambangan dan kehutanan. Jika Pemprov memang peduli, seharusnya mereka mendukung putra-putri asal Kaltim yang ingin menggeluti dunia Bioteknologi Agroindustri untuk menunjang program itu,” ucapnya.

Informasi yang dikumpulkan media ini, sebanyak 22 mahasiswa asal Kaltim memperoleh Program Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana Double Degree dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dari ke-22 mahasiswa, sebanyak 16 orang menempuh pendidikan di program studi Bioteknologi Agroindustri dan 8 orang di Program Studi Bioteknologi Perikanan. Mereka akan mengikuti pendidikan di Unibraw hingga Juni 2007, dan melanjutkan pendidikan ke Thailand dan Jepang untuk meraih gelar pasca sarjana keduanya.

Tak Hanya Jawa, Unmul Juga Bisa

Dekan Fahutan Unmul Jadi Dosen Tamu di Unibraw

MALANG – Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Prof Sipon Muladi menjadi dosen tamu di Program Double Degree (dua gelar) Pasca Sarjana, Fakultas Pertanian, Unibersitas Brawijaya, Malang, dan memberikan materi kuliah kimia dasar dan aplikasinya, Rabu dan Kamis (17/18) lalu.

Hal ini membuktikan jika dosen di Kaltim mampu bersaing dengan dosen di Pulau Jawa. Padahal selama ini, kebanyakan dosen dari Pulau Jawa ‘lah yang menjadi dosen tamu di Perguruan Tinggi di Kaltim.

“Saya diminta oleh pengelola program untuk menjadi dosen mata kuliah Metode Ilmiah. Kebetulan saya sedang menjenguk orang tua saya yang sedang sakit, maka sekalian saja saya menyempatkan diri untuk mengajar,” tuturnya.

Meski mengasuh mata kuliah Metode Ilmiah, tetapi materi yang diberikan lebih banyak berisi pelajaran kiia dasar dan penerapannya. Sebab menurutnya hal itu lebih penting diketahui peserta didik.

“Saya pikir peserta didik harus lebih banyak dibekali hal ini (kimia, Red.) karena nantinya lebih banyak di laboratorium. Jika dasar saja belum tahu, bagaimana mau mengaplikasikannya. Padahal peserta didik nantinya akan berkelut dalam dunia bioteknologi agroindustri,” ucapnya.

Selain memberikan materi kuliah, Sipon juga banyak bercerita tentang perkuliahan di luar negeri, khususnya Jepang dan Jerman. “Rencananya mereka akan kuliah di Unibraw selama setahun untuk diberi dasar, selanjutnya mereka akan melanjutkan ke luar negeri selama dua tahun untuk kuliah dan penelitian. Sehingga informasi ini merupakan hal penting,” ucapnya.

Kepada peserta didik, Sipon menceritakan sedikit kehidupannya saat menempuh jenjang kuliah S-3 di Jerman. Dia juga menceritakan beberapa kisah tentang universitas yang ada di Jepang yang sempat dikunjunginya. “Saya hanya bisa mengingatkan mereka agar dapat berfikir objektif saat memilih negara tujuan untuk melanjutkan pendidikan. Jangan sampai mereka salah pilih dan salah jalan saat menempuh pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Program Double Degree Pasca Sarjana, Prof Lilik Sulistiowati kepada media ini mengatakan, kedatangan Prof Sipon ke Unibraw merupakan bagian dari kerjasama yang telah terjalin antara Fakultas Pertanian Unibraw dengan Fakultas Kehutanan Unmul. “Semoga dengan kedatangan beliau, selain memberikan ilmu dan wawasan bagi peserta didik juga dapat menambah keeratan tali silaturahmi antarinstansi,” ungkapnya. (akbar ciptanto)

Loi Khratung, Ceremony Agama yang Menjadi Daya Tarik Wisata

Loi Khratung, Wisata Agama di Thailand

HAT YAI – THAILAND, Sangat pantas Thailand menjadi negara wisata di wilayah Asia Tenggara, sebab pelaksanaan ibadah keagamaan pun bisa dijadikan pundi-pundi devisa bagi negara ini.

Tengok saja Loi Khratung (24/11/2007), perayaan dalam agama Budha di Thailand ini didatangi ratusan wisatawan luar negeri yang ingin menyaksikan keunikan budaya negara gajah putih ini.

Berlatarbelakang harapan sepasang umat manusia yang tengah menjalin asmara dan berharap hubungan mereka langgeng, maka mereka berdoa sebelum melarungkan rangkaian bunga yang dirancang seperti bunga lotus ke sungai atau kolam.

Tak hanya itu, berbagai acara kebudayaan pun di gelar. Tak hanya masyarakat umum, lingkungan kampus pun seakan berlomba meramaikan acara tersebut dengan menggelar pawai dan pagelaran kesenian tari khasThailand.

Acara yang digelar sejak pukul 16.00 dan berakhir pukul 24.00 itu berpuncak pada pemilihan putri khratung. Layaknya pemilihan mis universe, puluhan wanita cantik dengan gemerlap pakaian adat berusaha meraih perhatian juri.

Setiawan Syafei (35), dosen asal Medan, Sumatera Utara yang kini tengah mengambil kuliah S-3 Nursing di Prince of Songkla University, Hat Yai mengatakan, banyak acara adat dan keagamaan di Thailand yang bisa dijadikan sebagai pundi devisa Negara ini. “Loi Khratung ini salah satu dari sekian banyak acara yang biasa digelar setiap tahunnya. Bahkan puluhan hingga ratusan wisatawan selalu datang meski sebatas untuk mengetahui saja,” tutur pria yang telah 3 tahun menetap di Hat Yai usai menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana. (akbar ciptanto)

Pendidikan untuk Rakyat Miskin

Pendidikan Bagi Rakyat Miskin, Buntut Boikot SPMB oleh 41 PTN

Konsep pendidikan rakyat yang saya maksudkan disini adalah hak yang seharusnya dimiliki semua rakyat. Konsep itu pun jelas tersirat dalam undang-undang. Faktanya, dana pendidikan yang seharusnya masuk dalam APBN maupun APBD sebesar 20% dari total anggaran, tidak juga pernah terwujudkan dengan dalih akan ditingkatkansetiap tahunnya.

Konsep pendidikan adalah memanusiakan manusia atau membangun masyarakat yang beradab. Tetapi dengan kondisi pendidikan dewasa ini, justru kebanyakan lembaga pendidikan malah dijadikan ladang industri meraih keuntungan yang nyata-nyata lebih merugikan masyarakat. Tak hanya itu, konsep pendidikan lebih membebankan pembiayaan kepada masyarakat yang menjadi peserta didik itu, bahkan pemerintah pun seolah-olah berupaya melepaskan tanggungjawabnya dengan dalih pengurangan subsidi maupun otonomi kampus yang harus dibiayai kampus itu sendiri.

Hingga kini, konsep pendidikan yang dijadikan prinsip pendidik adalah sebatas pada sampai titik pengajaran suatu bidang keilmuan saja tanpa memberikan bekal bagi peserta didik untuk digunakan menghadapi kehidupannya. Pendidikan bukan ditujukan untuk memacu kreasi dan inovasi peserta didik untuk memanfaatkan segala sumberdaya dan teknologi, tetapi malah diarahkan pada pencetakan kuli maupun buruh bagi pemilik modal. Buntut-buntutnya, pendidikan malah menciptakan kemiskinan strukturalis, yang makin memarginalkan kaum pinggiran yang tidak memiliki cukup modal untuk meraih pendidikan bagi bekal perbaikan hidup mereka.

Konsep dan pola pendidikan ternyata masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dipandang lebih mementingkan kepentingan politik partai yang mengusung mereka daripada kepentingan masyarakat. Ini merupakan problematika pendidikan yang tak bisa dihindarkan, sehingga wajar saja jika muncul pemikiran, pimpinan baru maka akan berganti kebijakan baru. Jika pendidikan dipandang akan menjadi komoditas politik, maka hal itu harus dimaksimalkan demi kepentingan politik partai mereka dengan menggunakan dana pemerintah yang notabenenya dari masyarakat.

Lihat saja, ketika isu drop out peserta didik dari keluarga kurang mampu mulai merebak di beberapa wilayah Indonesia, hampir semua pemerintah daerah menyiapkan dana taktis dari APBD untuk mencegah terjadinya drop-out tersebut, fakta di lapangan menyatakan bahwa sebagian anak-anak malah menolak bantuan dana dari pemerintah karena lebih memilih membantu orangtua mereka. Ironisnya lagi, sebagian dari mereka malah menyatakan sudah tidak memiliki minat untuk melanjutkan sekolah (Pikiran Rakyat, 22 April 2004). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan bagi kaum miskin tidak hanya dapat diselesaikan dengan bantuan dana tetapi problematika kemiskinan itu lah yang menjadi biangnya.

Jika dirunut pada permasalahan pemboikotan 41 PTN di Indonesia mengadakan SPMB jika masih tetap dilakukan Perhimpunan SPMB Nusantara akibat pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan. Maka persoalan mendasar yang menjadi ”Hot Issue” adalah pada konsep pengelolaan keuangan. Selama ini perhimpunan SPMB dianggap sebagai badan hukum swasta yang tidak mengakui dana pendaftaran SPMB sebagai penerimaan negara bukan pajak. Artinya, begitu menerima dana pendaftaran SPMB, perhimpunan tak perlu menyetor dana ke sistem pengelolaan keuangan negara, tetapi langsung membelanjakannya untuk kepentingan tes. Padahal, aturan perundangan menyatakan dana SPMB tergolong PNBP. Akibat kerancuan mekanisme itu, hasil audit BPK atas laporan Depdiknas dinyatakan disclaimer (tidak diterima).

Selain memutuskan menolak SPMB yang dilakukan perhimpunan SPMB Nusantara, ke 41 PTN tersebut juga memutuskan akan menggunakan sistem UMPTN sebagai ujian masuk yang akan digunakan dalam penyaringan calon mahasiswa. Mengenai mekanisme anggarannya, mereka menyatakan masih akan dibicarakan, tetapi konsep awal yang telah disepakati petingga kampus PTN yakni, dana akan masuk ke bank, kemudian ditranfer ke kas negara, kemudian akan di transfer kembali ke masing-masing rekening PTN atau Rektor. Hal ini lah yang dianggap petinggi kampus sebagai transparansi keuangan dalam penerimaan mahasiswa, dan alasan lainnya yakni pertanggungjawaban penggunaan keuangan akan lebih mudah diawasi sebab masing-masing rektor memiliki rekening sendiri. Semua PTN sudah sepakat mengunakan cara itu dan rencananya akan dilakukan pertemuan dengan Dirjen Dikti. Rektor Unair, Fasich menyatakan optimis jika Dirjen Dikti akan menyepakati usulan para rektor. “Saya rasa kalau berangkat dari perlunya tranparansi dan untuk kepentingan negara, usulan para rektor ini akan mendapat tanggapan baik dari Dirjen. Ini untuk kepentingan negara juga,” ujarnya. (Dikutip dari Media Indonesia.com, Maret 2008)

Menyikapi polemik keuangan tersebut, efek negatif yang kembali muncul yakni kekhawatiran tidak akan ada bedanya antara SPMB/UMPTN dengan Ujian Masuk Lokal/Ujian Mandiri yang dewasa ini lagi marak dilakukan di beberapa PTN. Ujung-ujugnya yakni duit yang masuk ke rekening universitas yang dijadikan parameter. Inilah yang patut dirisaukan. Jika hal ini terjadi, maka sama saja terjadi eksklusi sosial di Indonesia. Bagaimana pendidikan bisa membantu terjadinya mobilitas vertikal jika untuk memasuki jenjang perkuliahan atau untuk mendapatkan pendidikan aja susah dan mahalnya bukan main.

Jika ujung-ujungnya duit yang dijadikan parameter untuk memasuki PTN bukan lagi atas dasar keunggulan intelektual seseorang maka bangku kuliah hanya akan menjadi ajang lelang beberapa golongan masyarakat saja. Siapa yang berani bayar paling tinggi, dialah yang akan dapat. Apakah masyarakat miskin (yang pinter) tidak akan mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di PTN? Apakah PTN cuma buat orang-orang berduit saja meskipun otak pas-pasan? apa kata dunia?????

PTN di dalam negri yang bisa dijadikan contoh positif dalam penerimaan mahasiswa baru yakni UI. Informasi yang didapat, UI tidak mengadakan Ujian Mandiri (UM) seperti yang dilakukan ITB ataupun UGM karena mempertahankan idealisme sebagai kampus perjuangan, sehingga untuk memasukinya pun memerlukan perjuangan dari seleksi mahasiswa murni dari SPMB dan PPKB (kemampuan dan bakat mahasiswa), relevansi dari pemberlakuannya yakni biaya pendidikan di UI umumnya termasuk paling rendah diantara UGM, ITB, dan UNPAD. Hubungannya? berarti tidak ada yang namanya “pelelangan kursi bagi kaum berduit”. Kaya dan miskin mendapatkan hak yang sama untuk kuliah, beban biaya yang sama setiap semesternya. Yang membedakan cuma merk baju yang dipakai dan cara datang ke kampus. ***

Riwayat penulis:

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Double Degree, Jurusan Bioteknologi Agro-Industry, Universitas Brawijaya,Malang dan Prince of Songkla University, Thailand.