Berdasarkan postingan beberapa teman di sebuah email mengenai banyaknya pemecahan maslaah yang diaukan Al Quran, menjadi sebuah tema yang sangat menarik untuk diungkap lebih jauh. Beberapa landasan yang dijadikan bahan diskusi yakni keberadaan umat nonmuslim dan muslim yang telah memberikan solusi pemecahan masalah berlandaskan informasi yang disampaikan secara eksplisit dalam Quran.

Kenyataan yanga da dewasa ini adalah, kebanyakan umat islam yang katanya scintiest ternyata banyak berkiblat pada dunia barat. Bahkan sampai ada scientiest yang ketika berangkat merupakan muslim yang taat, namun ketika kembali menjadi malah memiliki dan menyampaikan cara pandang yang termasuk nyeleneh dari ulama umum. Contoh simple adalah konsep teori darwin “Darwinisme” yang begitu diagung-agungkan sebagian scientiest pada bidang biologi aupun rekasaya genetika. Hal yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran pun akhirnya malah dibenarkan akibat pemahaman akan keilmuan yang terbatas (Baca: Dibutakan ilmu).

Opini yang dikembangkan di dunia pendidikan pun sepertinya menunjang hal tersebut, satu contoh simple, kita selalu dicekoki dengan jurnal dari dunia barat setiap harinya. Di satu sisi ada baiknya, sebab menimba ilmu tidak ada habisnya dan merupakan kewajiban umat (karena ilmu merupakan salah satu yang menolong kita di alam barzah).

Sekarang permasalahan utamanya adalah kurangnya problem solve yang diajukan oleh scientiest muslim berlandaskan pada Quran, meskipun secara eksplisit telah tersirat dalam ayat-ayat Quran, tetapi apakah problem solve itu sudah diajukan scientiest muslim dewasa ini. Harus diakui, beberapa scientiest (tak hanya muslim) telah mendapatkan win-win solution dari persoalan berdasarkan informasi dari ayat-ayat Quran, tapi sangat disayangkan hanya sedikit yang diungkap oleh scienties muslim.

SOLUSI?????

Ada baiknya mulai sekarang jika bertemu ayat-ayat Quran yang merupakan problem solve dari suatu permasalahan bisa di share di milis. Untung-untung bisa di share method dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan hanya berfikir kita adalah umat yang besar.
Jangan hanya mengekor kata-kata orang
Ubahlah dunia dengan ilmu yang kamu miliki
Scientiest tak hanya berbicara, tapi juga berbuat
APAKAH YANG TELAH ANDA PERBUAT??????
(Menyinggung diri sendiri nih… maaf ya bagi yang kurang berkenan)

Wassalamualaikum,

Akbar
PSU – Hat Yai

Meskipun secara pribadi saya kurang paham dengan polimer and monomer… but I think, it is not far from wood polimer (maklum di fakultas kehutanan cuman ada polimer kayu, weekeke).  Tetapi yang namanya kimia pasti gak jaug-jauh juga, sehingga lumayan lah masih bisa mengerti sedikit demi sedikt.

Terlepas dari email berantai mengenai makanan crispy yang ternyata dicampur dengan plastik (hoax) yang “katanya” sudah dibuktikan oleh sundaytimes dengan melibatkan beberapa scientist untuk membuktikan kebenaran apakah plastik menambah kerenyahan dari suatu produk frying. Kenyataannya yang ada adalah sebagian pedagang di Indonesia teryata masih menggunakan minyak goreng yang di campur dengan plastik (pengalaman pribadi soale). Yahhh… kalo mau disambung-sambung dengan penjelasan proses pemusnahan plastik yang disebut pyrolisis dengan ada tidaknya oksigen, maka akan dihasilkan oil yang mirip petroleum, karena proses ini akan memecah polimer plastik menjadi monomer kembali (kembali ke bentuk awal (minyak). Hal ini bisa diarti kan pedagang bukan ingin bukan makanan tetep crispy, tapi untuk menghemat oil. Wew….bisa juga ya, abis kan plastik bisa diubah jadi oil tuh.

Hal terpenting yang kita bisa ambil hikmahnya yakni, plastik itu ternyata berbahaya lho karena bersifat karsinogen (penjelasan sudah banyak di intenet maupun media lainnya). Hingga pemberian saran tentang pembuatan makanan agar tetap cryspy pun sudah disampaikan. Secara eksplisit pun, seorang teman menjelaskan bagaimana proses sebuah makanan agar tetep cryspy. Katanya sih “crispiness” didapatkan dari reaksi  kimia antara starch (pati/karbohidrat) dan protein yang ada pada makanan berbasis tepung. Semakin bagus gelatinisasinya maka semakin cripsy, Nahhh, kalo dasarnya sudah tahu begini, kan tinggal aplikasi saja tuh.

Seorang teman pun teringat akan kuliah umum Dr. Ingo Bueren yang memaparkan “there’z no such as biodegradable plastics” dengan alasan kenapa harus membuang energi untuk menghancurkan plastik jika bisa diubah menjadi oil??. Just keep the plastic and u’ll gonna rich of oil!. Berdasarkan penelusuran “MBAH GOOGLE”, ide ini muncul dari pemikiran ”plastikkan dari minyak, pasti bisa diolah kembali menjadi minyak”, teknologi pun akhirnya dikembangkan oleh Akinori Ito dan berhasil mengaplikasikannya untuk skala rumah tangga.

Sampah plastik yang dapat diolah menjadi minyak sering disebut dengan 3P yang merupakan singkatan dari PE(Polyethylene), PP (polypropylene), dan PS (polystyrene). Example: Polypropylene : plastik snack, tupperware, casing CD, Capbotol dll. Polyethylene : plastik “kresek”, botol minyak goreng, sampo,dll. Polystyrene : steorofoam, cup mie, tempat bento, dll.

Adapun kerja dari teknologi yang dikembangkan ternyata cukup sederhana. Pertama, sampah plastik dibersihkan dan dipotong menjadi ukuran kecil. Kemudian, dipanaskan pada suhu 450 ºC. Pada suhu ini, plastik akan meleleh dan kemudian menjadi gas. Gas yang terbentuk dipisahkan dan didinginkan. Dari proses ini akan menghasilkan tetesan minyak. Proses ini hanya memakan waktu 1 jam, dan prosentase minyak yang dihasilkan mencapai 70-90% (dari 500 gr plastik, mampu menghasilkan 350-450 gr minyak). Minyak yang dihasilkan apabila didestilasi (disuling) akan menghasilkan minyak tanah, bensin, dan naphtha.

Apakah permasalahan lalu kelar? ternyata tidak, sebab sekitar 3% plastik di dunia berakhir sebagai sampah yang terapung-apung di permukaan air, termasuk di laut yang menyebabkan kematian banyak ikan paus dan penyu karena sampah plastik tersangkut di pencernaan mereka. Hanya 1% saja kantung plastik bekas yang dapat didaur ulang, terutama karena sulitnya memilah berbagai jenis plastik yang digunakan dan tak sebandingnya biaya recycle dengan harga jual produk recycle, sehingga hampir semua kantung plastik tinggal menjadi sampah.

Beberapa fakta tentang sampah plastik:

* Diperkirakan 6.4 juta ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya di seluruh dunia (disadur dari data National Academy of Sciences)
* Perkiraan lainnya juga mengatakan sebanyak 8 juta potong sampah masuk ke laut setiap harinya.
* Lebih dari 80% sampah plastik di seluruh dunia langsung dibuang ke tempat sampah yang akhirnya ke laut tanpa di daur ulang
* 90% dari seluruh sampah di laut adalah plastik
* Lebih dari 1 juta binatang laut mati akibat plastik setiap tahunnya
* Setiap tahun rata-rata orang menghabiskan 700 kantong plastik
* Supermarket di seluruh dunia memberikan lebih dari 17 milyar kantong plastik setiap tahunnya.
* Setiap tahun diperlukan 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat semua plastik
* Sampah plastik terbanyak adalah botol dan pembungkus plastik sebanyak 56% dimana 3/4 berasal dari perumahan
* Orang Amerika menggunakan 2.5 juta botol plastik per jam!

Lalu apa dunk solusinya??? menurut pribadi saya, semuanya hars berjalan seimbang, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Memang telah dibuktikan jika plastik bisa diubah menjadi minyak, namun berapa besar biaya dan teknologi yang yang digunakan?? apakah sudah siap?? Perlu sebuah kombinasi yang sinergi antara solusi yang diberikan. Jika sebuah negara sudah dinyatakan siap dala artian memiliki teknologi dan biaya, so mengapa tidak??? tetapi sebuah negara yang tidak siap, apakah mau dipaksakan?? tentu tidak bukan.

Jadi teringat kuliah umum bersama profesor dari Jepang (lupa namanya, mungkin temen2 PSU dari Agro-Industry ada yang ingat), dia memberikan penjelasan tentang penelitiannya yang berhasil menemukan bakteri yang mampu mendegradasi plastik. Saya pikir ini merupakan salah satu alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak bahayanya plastik bagi lingkungan. Tentu saja jika teknologi ini disinergikan dengan pengolahan plastik menjadi minyak, tentu dampak plastik bagi lingkungan dapat diminimalisir.

Sumber:
1. PlasticWaste Management Institute Japan(www.pwmi.or.jp)
2. Blest Corp.(www.blest.co.jp)
3. http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/05/29/kurangi-sampah-plastik-yuk/

Wassalamualaikum,
Akbar
PSU – Hat yai

“Main Kucing” dengan Satpol PP, Aktivitas PSK Gang Tikus Dimalam Hari

Meskipun Satpol PP Samarinda sedang gencar-gencarnya melakukan perang melawan pekerja seks komersil (PSK) di wilayah Samarinda, tetapi wanita penjaja kenikmatan sesaat seperti memandang sebelah mata saja.

SIAPA yang tak kenal dengan Gang Tikus di Jl Mulawarman, Samarinda Utara. Gang yang tak memiliki penerangan itu merupakan satu dari sekian lokasi berkumpulnya PSK di malam hari yang menjanjikan kenikmatan sesaat bagi pria hidung belang dengan imbalan uang.

Saat media ini mendatangi tempat tersebut, lirikan genit dan tawaran kenikmatan sesaat dari “kupu-kupu malam” gencar dilakukan. Bahkan setiap pria yang melintasi jalan utama maupun maupun yang melintasi gang sempit berukuran 1,5 meter tersebut, juga mendapat tawaran.

Meskipun umur wanita penjaja kenikmatan tersebut rata-rata berumur 30-45 tahun, tetapi ada saja pria yang menggunakan jasa mereka. “Biasanya yang menggunakan mereka itu orang-orang yang sedang mabuk atau orang luar Samarinda yang nggak paham dengan kehidupan malam di sini (Samarinda, Red.) Mas,” tutur seorang tukang ojek yang biasa mangkal di Kompleks Pinang Babaris dan meminta namanya tak disebutkan.

Saat media ini mencoba berbincang dengan dua PSK yang mangkal di depan Gang Tikus, mereka menyebutkan selalu bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang akhir-akhir ini sering mengadakan razia.

Bahkan seorang PSK mengatakan membawa baju ganti sebagai kamuflase jika Satpol PP mengadakan razia secara mendadak. Baju tersebut ditaruh di beberapa rumput yang tumbuh tinggi di dalam gang maupun di beberapa tempat tersembunyi dan disimpan rapi di dalam plastic yang telah mereka siapkan. “Daripada ketangkap petugas (Satpol PP, Red.) mending bawa ganti baju biar petugas nggak curiga,” tutur Dw (35), seorang PSK yang ditemui media ini.

Bahkan saat media ini mendekati gang tersebut, segera saja Sus (45) mendekat. Obrolan diawali Sus dengan meminta rokok ke media ini. Tak butuh waktu lama, Sus segera menawari media ini “bermain” di dalam gang tikus dengan kompensasi sejumlah uang yang kecil.

Dia mengaku masih melakukan aktivitas tersebut karena terhimpit kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi dia telah memiliki empat anak, sedangkan suaminya meninggalkannya bersama keempat anaknya. “Umur saya ini sudah nggak muda lagi, sedangkan kebutuhan ekonomi sangat besar dengan empat anak. Saya sudah cari kerjaan lain, tetapi hasilnya nggak mencukupi kebutuhan hidup kami,” katanya.

Karena itulah, mereka memberanikan diri bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang akhir-akhir ini sering melakukan razia di Gang tempat mereka mencari nafkah. Meskipun petugas Satpol PP telah memasang papan peringatan di depan Gang dan membongkar gubuk-gubuk di dalam Gang, tetapi hal itu dianggap PSK Gang Tikus sebagai kegiatan rutin yang tak terlalu dianggap mengganggu aktivitas mereka. (akbar ciptanto)

Menengok Makan Sahur di Rutan Samarinda

Aktivitas Rumah Tahanan (Rutan) Klas II A Samarinda sebelum dan selama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan boleh dibilang sangat berbeda jauh, apalagi malam hari menjelang makan sahur.

JIKA sebelum Ramadan, sebagian besar tahanan dan narapidana lebih banyak dimanfaatkan untuk beristirahat, tetapi di bulan yang penuh berkah ini, mereka memanfaatkan semaksimal mungkin dengan memohon ampunan dengan tekun melaksanakan ibadah.

Perbedaan lain yang paling mencolok, yakni kesibukan lima koki di dapur umum untuk menyiapkan makan sahur bagi 576 tahanan dan narapidana yang berada di rutan Samarinda.

Kesibukan para koki yang juga penghuni rutan Samarinda telah terliat sejak pukul 20.00 Wita. Bekerja di ruangan berukuran 8×8 meter, dengan tiga buah tungku yang digunakan masing-masing untuk memasak air, nasi dan sayur.

Yang cukup mengagetkan, dandang yang digunakan untuk memasak air dan nasi memiliki diameter 1,35 meter dengan tinggi 1,5 meter. Sedangkan wajan yang digunakan untuk memasak sayur pun memiliki diameter melebihi 1 meter.

“Makanya untuk makan sahur, kami sudah start sejak pukul 20.00 Wita, karena waktu yang digunakan untuk memanaskan air cukup memakan waktu. Belum lagi untuk memasak nasinya. Bayangkan aja Mas, jumlah penghuni di sini sudah lebih 500 orang,” tutur Kepala Koki rutan Samarinda yang meminta namanya tak dikorankan.

Namun dirinya bersama keempat koki lainnya sangat iklas melakukan kegiatan tersebut karena turut membantu penghuni rutan untuk menyiapkan makan sahur. “Walaupun tugas memasak ini sudah menjadi tugas kami, namun rasanya sangat berbeda dengan membuat masakan di bulan Ramadan ini. Kayanya lebih banyak berkah dan hikmahnya,” ucapnya lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan Kaltim Post, aktivitas memasak sahur membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Karena itu, sekitar pukul 02.00 Wita, para koki telah berkeliling untuk membagikan makanan ke sel penghuni rutan.

Wartawan media ini pun baru sadar kalau makan sahur bagi penghuni rutan bukan dilakukan di ruangan makan atau di lapangan secara bersama-sama, melainkan makan diruang sel masing-masing. Jadi kepala koki dan koki lah yang akan membagikan makanan tersebut kepada para penghuni rutan.

“Kami mempersilakan penghuni untuk makan sahur langsung atau menunggu dekat imsak. Kami tidak mengumpulkan mereka di satu ruangan yakni untuk menghindarkan resiko kedepan karena jumlah mereka yang sangat besar, sedangkan jumlah petugas bisa dihitung,” tutur Kepala Rutan Samarinda Priyo.

Patut disyukuri, ternyata kerja keras meraka sebanding dengan hasil yang diperoleh, yakni sekitar 98 persen penghuni rutan mengaku puasa, sedangkan sisanya adalah umat non muslim yang memang tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa.

“Kami bersyukur jika keringat kami untuk mempersiapkan makan sahur bagi teman sesama penghuni, berimbas pada jumlah penghuni yang berpuasa,” tukas kepala koki rutan. (akbar ciptanto)

Substitusi Fossil Fuel dengan Bioenergi, Ringankan Beban Negara

Oleh : Akbar Ciptanto, S. Hut

Hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat seolah-olah dibutakan dengan penggunaan sumber energi yang berbahan dasar fosil yang lebih dikenal dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal masih banyak sumber energi lainnya yang dapat difungsikan sebagai pengganti atau pencampur BBM tersebut.

Entah kelebihan apa yang dimiliki bahan bakar fosil yang tak dapat diperbarui itu hingga mengikat masyarakat sedemikian eratnya sehingga terus mencari dan memburu kendati harganya selalu melambung tinggi. Ditambah pernyataan yang dikeluarkan pemerhati lingkungan dan ilmuwan yang menyebut bahan bakar fosil itu dinyatakan tidak ramah lingkungan, tetapi tak juga memengaruhi kondisi pengejaran pencarian bahan bakar itu.

Ironisnya, BBM ini telah diketahui sebagai pemicu polusi udara nomor satu di dunia. Kendaraan bermotor yang memakai BBM ini diketahui menghasilkan zat beracun seperti, karbon dioksida (CO₂₎, karbon monoksida (CO), HC, NOX, SPM, dan debu. Kesemuanya dapat menyebabkan gangguan kerugian bagi manusia terutama untuk, pernapasan, kanker, hingga kemandulan.

Tak bisa dipungkiri, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian khusus untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mengatasi persoalan itu. Salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh yakni dengan melakukan pendekatan yang terintegrasi untuk mencari sumber energi alternatif dengan memanfaatkan sumber daya energi lokal. Tujuannya selain untuk mencari sumber energi pengganti maupun pencampur, juga sebagai langkah menumbuhkan kemandirian dan peningkatan standar hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Apalagi dengan berlakunya Protokol Kyoto, Februari 2006 lalu, yang menitikberatkan pada pereduksian emisi gas rumah kaca ke atmosfer, memberi angin segar bagi pengembangan teknologi dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Pencarian energi alternatif diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM yang saat ini kebutuhannya di Indonesia mencapai 215 juta liter per hari. Sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 178 juta liter per hari. Sehingga kekurangannya sekitar 40 juta liter per hari harus diimpor.

Badan Pusat Statistik menyebutkan, semester I tahun 2006, Indonesia mengimpor minyak senilai US$ 28,37 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari periode yang sama dari tahun sebelumnya, yang mencapai US$ 20,96 miliar.

Impor BBM hingga kini tampaknya belum dapat diatasi, karena kebutuhan energi dalam negeri masih bertumpu pada minyak bumi lebih dari 50 persen. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber energi dari fosil seperti, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Tak hanya itu, Indonsia juga kaya akan energi terbarukan di antaranya panas bumi, biomassa, tenaga hidro, dan panas matahari.

Bioteknologi sendiri mulai berkembang pada tahun 1970-an, dimulai dengan pemanfaatan untuk industri farmasi. Teknologi DNA rekombinan yang dikembangkan, digunakan untuk memproduksi protein rekombinan yang sangat penting untuk kedokteran seperti insulin, hormon pertumbuhan, dll. Setelah melewati fase awal pembuatan protein rekombinan, bioindustri farmasi berkembang ke arah pembuatan antibodi dari yang poliklonal sampai monoklonal dengan teknologi yang diawali dari hibridoma sampai rekayasa antibodi. Indonesia baru mengembangkan bioteknologi pada tahun 1980-an, tak berpaut lama dari dimulainya revolusi bioteknologi itu sendiri. Sektor aplikasi yang mendapat perhatian besar adalah pertanian.

DUA PRODUK BIOENERGI

Kondisi harga BBM yang cenderung terus naik, membuat berbagai jenis energi terbarukan mulai kompetitif terhadap bahan bakar bersubsidi. Dua sumber energi yang kini mulai dikembangkan yakni Biodiesel dan Bioetanol yang dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti maupun pencampur sumber energi berbasis fosil.

Biodiesel digunakan sebagai pencampur solar. Sumber energi alternatif ini berasal dari Kelapa Sawit dan Tanaman Jarak Pagar yang kini mulai dikembangkan di Indonesia dan Kaltim. Bahkan produknya juga sudah dikenalkan ke masyarakat luas. Sementara ini, Biodiesel digunakan dengan mencampur solar dengan Biodiesel dengan perbandingan 80 persen : 20 persen.

Konsumsi solar diketahui sebesar 460 ribu barel atau 73.140.000 liter per hari. Tingginya angka penggunaan solar sebenarnya tidak harus ditutup melalui impor, tetapi dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber energi alternatif yang dapat disubstitusikan sebagai pengganti solar.

Sedangkan sumber energi lainnya yang juga tengah dikembangkan yakni, Bioetanol. Energi alternatif ini digunakan sebagai pencampur bensin. Bersumber dari bahan baku yang mengandung karbohidrat seperti, tebu, nira, sorgum, ubi kayu (singkong), garut, ubi jalar, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung, kayu, dan tumbuhan yang mengandung pati lainnya. Produknya pun telah dikenalkan ke masyarakat luas sebagai Gasohol, yakni campuran antara bensin dengan Bioetanol dengan perbandingan campuran 90 persen : 10 persen. Kini kedua produk tersebut tengah dikembangkan untuk meningkatkan persentase pencampuran.

Pencampuran Bioetanol dan bensin dengan komposisi itu juga diakui berdampak positif bagi lingkungan. Uji coba yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, Banten, menunjukkan, mobil yang memakai bahan bakar gasohol menghasilkan emisi karbon (CO dan CO2), sulfur dioksida (SO2) lebih rendah dibanding bensin.

Keuntungan lain dari Bioetanol adalah nilai oktannya lebih tinggi dari bensin sehingga dapat menggantikan fungsi bahan aditif, seperti metil tertiary butyl ether dan tetra ethyl lead. Kedua aditif tersebut telah dipilih menggantikan timbal pada bensin.

Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang biaya produksinya sama dan bahkan cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan bensin tanpa subsidi. Rendahnya biaya produksi disebabkan proses produksi yang relatif sederhana dan murah, ditambah bahan baku kedua sumber energi ini berasal dari limbah pertanian yang tidak bernilai ekonomis dan hasil pertanian budidaya yang dapat diambil dengan mudah.

Untuk memproduksi Bioetanol berkapasitas 60 kiloliter per hari, dibutuhkan biaya pokok sebesar Rp 2.400,-. Sementara harga minyak mentah sudah mendekati 60 dollar AS per barrel, maka dibutuhkan biaya pokok produksi BBM sebesar Rp 4.000,- per liter.

Peluang pengembangan Bioetanol saat ini sangat besar, mengingat konsumsi etanol dunia mencapai 63 persen untuk digunakan sebagai bahan bakar, terutama di Brasil, Amerika Utara, Kanada, Uni Eropa, dan Australia. Sementara untuk pasar Asia yakni Jepang dan Korea Selatan sebagai konsumsi minuman keras.

Berdasarkan data Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2002 lalu diketahui, produksi bioetanol di Indonesia mencapai 180 juta liter etanol berkadar 95-97 persen. Etanol itu dihasilkan enam produsen terbesar etanol seperti, Indo Acidatama (46,2 ribu kl), Indo Lampung Distellery (39,6 ribu kl), Molindo Raya Industrial (39,6 ribu kl), Aneka Kimia Nusantara (14,85 ribu kl), PG Rajawali II (10,5 ribu kl), dan Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XI (7,2 ribu kl).

Penggunaan Bioetanol sebagai bahan bakar, diakui lebih baik ketimbangan bensin yakni, kualitas mesin tetap terjaga, suara mesin tetap halus, kadar gas buangnya sangat rendah, dan tak perlu merombak struktur desain mesin mobil saat menggunakan gasohol.

Meski demikian, Bioetanol juga memiliki kekurangan seperti, memiliki dua pertiga energi bensin, serta proses penguapan bioetanol dari cair ke gas tidak secepat bensin. Karena itu penggunaan bioetanol murni pada kendaraan akan menimbulkan masalah. Tetapi masalah dapat diatasi dengan mengubah desain mesin dan reformulasi bahan bakar.

Melihat peluang yang sangat besar itu, sudah selayaknya Indonesia dan Kaltim yang memiliki kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi alternatif itu. Selain itu, perlu perhatian serius dari Pemerintah untuk membantu usaha pengembangan penelitian tentang proses pembuatan Biodiesel dan Bioetanol. Sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil yang hanya dapat dimanfaatkan dalam batas waktu tertentu saja. ***

Pola Belajar Vs Kualitas Pendidikan

Selama ini masyarakat selalu mengambinghitamkan kualitas pendidikan sebagai biang keladi ketidaklulusan ratusan pelajar di Indonesia dan di Kaltim pada khususnya. Sebagian orang menganggap sistem pendidikan sekarang ini belum menjadi manifestasi untuk mendidik pelajar lebih mandiri. Tetapi pernahkah masyarakat mencoba menganalisa mengapa kualitas pendidikan di Kaltim terbilang cukup menyedihkan dibanding Pulau Jawa bahkan di dunia.

Masyarakat pada umumnya menyerahkan tanggungjawab pendidikan pada lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dan lembaga pendidikan non formal (kursus, lembaga pendidikan keterampilan, dan lain-lain). Pihak yang dianggap paling berwenang untuk meningkatkan kualitas pendidikan ialah tenaga pendidik. Implikasinya tentu saja pada akhir studi anak didik yakni nilai ulangan akhir yang menjadi patokan. Jika angka persentase anak tidak lulus lebih besar dibanding angka kelulusan, maka kualitas pendidikan lah yang otomatis menjadi kambing hitam. Sebagian orang berkata, mencari kambing hitam lebih mudah daripada mencari solusi pemecahannya. Ironisnya, hal inilah yang sering digunakan sebagian orang di badan pemerintahan untuk bersilat lidah mencari pembenaran akan kegagalan yang terjadi.

Kini paradigma tersebut harus diubah, sebab peningkatan kualitas pendidikan seharusnya tidak hanya bertumpu pada lembaga pendidikan. Tetapi telah mengacu pada kepedulian keluarga (orang tua) untuk mendorong anak mereka untuk lebih hiperaktif mempelajari ilmu yang tidak mereka peroleh di sekolah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yakni belajar melalui internet. Meski hal ini membutuhkan pengorbanan waktu dan dana yang tidak sedikit, tetapi demi peningkatan wawasan dan ilmu anak didik, maka secara tak langsung kualitas pendidikan akan meningkat. Hal ini akan memperjelas, jika sistem pendidikan hanya faktor pendorong bukan faktor penentu kualitas pendidikan. Tetapi sudahkah hal ini berjalan di Kaltim ?

Samarinda dan Balikpapan dapat menjadi salah satu contoh kota yang sudah cukup maju teknologinya dengan menjamurnya warung internet (warnet). Tetapi pernahkah kita menengok kondisi warnet yang ada di dua kota itu. Jika kita mau meluangkan waktu sedikit saja, maka dengan mudah kondisi yang terlihat adalah, sangat sedikit pelajar yang datang. Jika pun datang, sangat sedikit dijumpai aktivitas mereka di warnet tersebut yang mendukung pendidikan mereka. Malah dengan mudah kita menemukan pelajar yang sedang bermain bersama teman-temannya atau hanya sebatas chating di komputer yang mereka sewa. Jika kita menemukan pelajar yang sedang mencari data pelajaran, itupun hanya sebatas mengerjakan tugas yang diminta guru atau dosen bahkan ada yang mencari data pendukung penyusunan skripsi atau laporan. Sangat sulit mencari pelajar yang benar-benar datang ke warnet atas kemauan pribadi untuk belajar dan menambah wawasan keilmuan mereka. Ironisnya, ada sebagian pelajar maupun mahasiswa yang buta tuli akan internet.

Jika dibandingkan dengan pelajar atau mahasiswa di Pulau Jawa, maka pemandangan tersebut sangat bertolak belakang. Kini pelajar dan mahasiswa di Jawa menganggap internet adalah bagian hidup mereka. Bahkan untuk mencari bangku kosong di warnet yang dapat mengakses data lebih cepat sangat susah. Seakan mereka berlomba-lomba dengan waktu untuk mencari ilmu dan wawasan yang tak boleh mereka lewatkan sedetikpun. Kelebihan lain yang dimiliki internet ialah, wahana ini banyak memberikan informasi mengenai ilmu dan teknologi terkini. Sehingga informasi apapun dapat dengan mudah diperoleh.

Pola belajar anak didiklah yang seharusnya kini menjadi perhatian serius tenaga pendidik dan orangtua. Bagaimanapun baiknya tenaga pendidik jika tidak ditopang dengan pola belajar yang baik, maka ilmu yang diberikan akan sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Memang perlu sebuah formulasi pola belajar yang tepat bagi anak didik. Bagaimanapun semuanya kembali pada kemampuan masing-masing daerah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Karena patut disadari, tidak semua daerah mampu mengakses internet, apalagi kawasan pedalaman dan perbatasan yang sarana dan prasarananya sangat terbatas.

Meski memiliki banyak kelebihan untuk menambah wawasan dan ilmu, tetapi keberadaan internet juga wajib diwaspadai. Karena informasi yang diberikan bukan hanya mencakup informasi yang positif, tetapi juga memberikan ribuan situs negatif yang dapat merusak anak didik. Karena itu, kebutuhan akan sebuah sistem yang terformulasikan dengan baik bagi anak didik sangat dibutuhkan. Bukan hanya dorongan untuk belajar mandiri melalui internet, tetapi juga butuh pengawasan yang super ketat agar anak didik tidak salah jalan. ***

Penulis :

Akbar Ciptanto, S.Hut.

1. Alumni Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim.

2. Mahasiswa Program Double Degree Pasca Sarjana, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanaman, Kekhususan Bioteknologi Agroindustri, Universitas Brawijaya, Malang, Jatim.

Beranikah Bintara Berani Menolak Permintaan Jendral

Judul di atas sengaja dipilih karena tergelitik ucapan seorang Bintara Polri Satlantas Polresta Malang saat terkena razia kendaraan. Sebelum menulis surat tilang, Bintara Polri itu dengan tegas mengatakan tetap akan menilang meski saya menelepon Kapolri. Kata-kata itu terucap saat saya mengeluarkan handphone untuk menghubungi seorang kawan untuk meminjam uang sejumlah denda tilang. “Biar kamu telpon Kapolri, tetap saja akan saya tilang,” tutur bintara Polri tersebut.

Tanda tanya besar segera menyergap, mengapa Bintara itu mengatakan kata-kata yang diluar dugaan. Dengan cepat saya menduga Bintara itu menganggap saya akan menghubungi kenalan polisi untuk membantu menyelesaikan kasus penilangan yang saya alami. Saya segera mahfum akan maksud Bintara tersebut, sebab selama satu setengah tahun menjadi wartawan Kaltim Post (kini cuti kuliah S-2 di Prince of Songkla University – Thailand) pada desk (bidang liputan, Red.) hukum dan kriminal, telah cukup memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dunia kepolisian.

Yang benar-benar menggelitik saya adalah ucapan Bintara tersebut. Benarkah dia tetap akan menilang saya, jika saya benar-benar menelepon Kapolri? Sebuah pertanyaan klise yang dengan mudah dapat dijawab oleh masyarakat awam. Saya berani bertaruh jika dia hanya sebatas menggertak agar tetap membayar denda tilang yang telah ditetapkannya berdasarkan buku panduan tilang yang dibawanya.

Banyak alasan mengapa saya katakan Bintara tersebut tidak akan berani menilang saya. Jangankan Kapolri yang berpangkat Jenderal, dengan Kapolresta Malang yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi, Red.) atau Kasat Lantas Polresta Malang yang berpangkat Kompol (Komisaris Polisi, Red.) saja, mungkin Bintara itu akan berpikir dua kali untuk menilang saya. Tetapi jika ucapan Bintara itu tetap dilakukannya meski saya telah menghubungi Kapolri, maka acungan jempol akan saya berikan ke lembaga yang memiliki bidang kerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini.

Tetapi hal itu sepertinya masih jauh dari harapan, sebab sistem yang bekerja di tubuh Polri masih mengacu pada sistem kepemimpinan yang otoriter. Setiap ucapan pimpinan masih dianggap sebagai perintah yang harus dipatuhi anak buahnya. Paradigma ini memang sangat cocok bagi lembaga Polri yang bersifat garis komando, tetapi paradigma itu harus diseimbangkan dengan pengawasan ketat untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang lembaga kepolisian yang cukup besar ini.

Ironisnya, sudah menjadi rahasia publik jika pemerasan secara terselubung masih terjadi dengan berlindung dibalik pasal dalam undang-undang demi kantong pribadi. Padahal sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pemeliharaan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tetap harus dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi lembaga yang dibentuk sebagai lembaga penyadaran masyarakat malah terkesan menetapkan dan memberikan hukuman. Bahkan untuk kasus yang seharusnya masih dapat ditolerir dianggap sebagai kesalahan yang tak dapat dimaafkan.

Jika kita menengok kehidupan masyarakat Jepang, maka telah tercipta pengembangan pemahaman akan rasa malu (shaming) yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam Ilmu Sosial, sistem yang terbangun di Jepang ini dikenal dengan teori presentasi diri (self-presentation), dimana setiap orang diasumsikan memiliki peran yang seyogyanya harus ditaati agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Bila terjadi sesuatu yang dianggap melanggar atau menyimpang dari norma yang ada, maka orientasinya ditujukan agar setiap orang yang melakukan ataupun orang tidak melakukan memiliki kewajiban untuk mencegah. Dari sini jelas terlihat upaya pemunculan rasa malu (shame) merupakan bentuk dari hukuman itu sendiri, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran pribadi. Kondisinya akan berbeda jika lembaga hukum terutama kepolisian malah memberikan hukuman yang terkesan dipaksakan bagi masyarakat yang melakukan kesalahan yang seharusnya masih dapat ditolerir. Sebagai buntut aksi tersebut, maka secara alamiah akan muncul reaksi antipati masyarakat terhadap kepolisian.

Sebagai lembaga yang bertugas sebagai pengayom masyarakat, seperti tersurat dalam pasal 13, Undang undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang anggota polisi seharusnya lebih bijak menyikapi kesalahan yang dilakukan masyarakat. Pemberian peringatan untuk kesalahan yang masih dapat ditolerir dipandang lebih baik dan manjur untuk proses penyadaran masyarakat, dibandingkan pemberian hukuman yang hanya menambah kesan negatif organisasi Polri sendiri. Apalagi kesan negatif lembaga Polri masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia hingga kini, ditambah ulah oknum yang tak bertanggungjawab, maka semakin lengkaplah kesan negatif tersebut. ***

Penulis :

Akbar Ciptanto, S.Hut

Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Double Degree, Universitas Brawijaya, Malang dan Prince of Songkla University – Thailand, Fakultas Pertanian, Kekhususan Bioteknologi Agroindustri.

Dibenarkan kah Pemda Memasukkan Anggaran Instansi Vertikal dalam APBD?

oleh : Akbar Ciptanto, S. Hut

Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Tap MPR VI dan VII tahun 2000 dikenal istilah Pertahanan Negara dan Keamanan Negara. Secara tegas dinyatakan pembebanan wewenang Pertahanan Negara diberikan kepada TNI, sedangkan wewenang di bidang Keamanan diberikan pada Polri. Dari pembagian wewenang tersebut sangat jelas dinyatakan jika Polri yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Fungsi dan wewenang tersebut diberikan agar tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu kestabilan negara akibat tindak kejahatan. Tindak kejahatan sendiri terbagi dalam empat kelompok besar antara lain :

1. Kejahatan konvensional,

Yang dimaksud kejahatan konvensional adalah tindak kejahatan berupa kejahatan dan pelanggaran seperti tertuang dalam hukum pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan gangguan Kamtibmas lainnya.

2. Kejahatan transnational

Kejahatan transnasional dikenal sebagai tindak kejahatan yang memiliki modus operandi tertentu dan didukung tekhnologi dan tidak mengenal waktu dan tempat serta mudah melibatkan kelompok tertentu dan antar negera seperti, terorisme, narkotika, dan penyelundup manusia.

3. Masalah kontijensi

Permasalahan kontijensi memiliki sifat yang besar dan harus dihadapi dengan kekuatan besar, baik merupakan ancaman dan gangguan yang dideteksi maupun yang tidak terdekteksi seperti, konflik SARA, bencana alam, dan kerusuhan masal.

4. Tindak kejahatan yang merugikan kekayaan negara

Tindak kejahatan disini diartikan sebagai tindakan yang dapat merugikan negara karena tindakan yang berhubungan dengan anggaran yang diperoleh negara seperti, penyelundupan, lingkungan hidup, illegal Loging, korupsi, dan penggelapan pajak.

Jika dikaitkan antara keamanan negara dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka kedua hal tersebut sangat berkaitan, sebab keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan isu yang langsung berkaitan keyakinan investor untuk menanamkan investasinya pada suatu daerah sebagai bentuk jaminan keberlangsungan dan keamanan investasi. Peningkatan investasi inilah yang nantinya akan menguntungkan Pemda serta menunjang pembangunan daerah. Tetapi isu keamanan ini mencerminkan kompleksitas antara wewenang Polri sebagai pihak yang berkompeten menjaga keamanan dengan Pemda yang juga memiliki kepentingan untuk membantu mengawasi keamanan di daerahnya. Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah, maka keterlibatan kedua instansi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sangat bersinggungan.

Jika berbicara masalah keamanan semenjak otonomi daerah berjalan beberapa tahun, maka ulasan yang harus digambarkan pun sangat panjang. Apalagi otonomi daerah bukanlah barang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, bangsa ini sudah mengenal otonomi daerah yang diatur dalam Wethoundende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie yang lebih dikenal dengan Decentralisatie Wet 1903. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdirinya sampai sekarang, telah banyak undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah seperti, UU 1/1945, UU 22/1948, UU NIT 44/1950, UU 1/1957, Penpres 6/1959, UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999, dan terakhir dengan UU 32/2004.

Lebih dari dua dekade penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menggunakan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan. Pada masa itu dilaksanakan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah dipahami sebagai hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian otonomi daerah tersebut lebih mengarah kepada kewajiban dibandingkan sebagai hak. Urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditentukan oleh pusat bukan oleh daerah sendiri, sehingga urusan yang diserahkan tersebut lebih menekankan kepada kewajiban daripada hak. Akibatnya, dari pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU 5/1974 tersebut menyebabkan ketergantungan daerah kepada pusat yang sangat besar. Daerah yang seharusnya diberdayakan untuk mengurus rumah tangganya sendiri pada kenyataannya sangat tergantung kepada juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis), dan berbagai panduan lainnya yang dikeluarkan oleh pusat. Sehingga boleh dikatakan pelaksanaan otonomi daerah selama itu ibarat kepala dilepas tapi ekor dipegang. Sehingga dalam rangka pemberdayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya maka pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU 32/2004 telah membawa angin segar. Lahirnya UU tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan bidang agama. UU ini menyatakan, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan karakter daerah serta masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil akan lebih menyentuh pada kepentingan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka daerah akan lebih leluasa menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski keamanan dan otonomi tidak bersinggungan secara langsung, tetapi kedua hal ini sangat terkait seperti diungkapkan diatas. Sebab tanpa keamanan yang terjamin, maka proses pembangunan akan terganggu. Karena itu, secara tak langsung Pemda diharapkan dapat melakukan kerjasama maupun berkoordinasi dengan Polri untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama dan koordinasi tersebut tentu tidak lepas dari penyediaan dana untuk pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah selama ini dituangkan dalam anggaran pembangunan yang terbagi atas anggaran pembangunan yang termasuk dalam APBD dan anggaran pembangunan yang dikelola oleh instansi vertikal di daerah. Permasalahan yang muncul yakni, bolehkan pembiayaan kerjasama dan koordinasi antara Pemda dan Polri dibebankan dalam APBD, karena diketahui anggaran Polri telah dimasukkan dalam APBN karena termasuk dalam instansi vertikal. Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Meski sebagian besar masyarakat menilai keamanan dan ketertiban di daerahnya cukup terjamin dan terkendali. Tetapi masyarakat masih berharap agar petugas keamanan tetap melakukan pengawasan di tempat umum, melakukan patroli di keramaian umum, dan bersiaga di daerah pusat kerusuhan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan aparat keamanan dalam menanggapi pengaduan masyarakat, tiba di tempat kejadian perkara, dan melakukan penyelidikan. Ditambah kebijakan Pemda yang berkenaan dengan pembangunan sosial-ekonomi sangat berimplikasi pada bidang keamanan. Contohnya mengenai pembangunan pasar ataupun terminal bus. Kedua fasilitas ini memerlukan tambahan pos polisi. Pemda dan Polri sudah seharusnya melakukan koordinasi guna menanggulangi masalah peningkatan kebutuhan aparat keamanan sebagai akibat proyek pembangunan tersebut. Umumnya, Pemda yang seharusnya menanggung pembiayaan yang terkait dengan proyek ini. Belum lagi prakarsa yang dibuat Pemda yang sangat memerlukan pendanaan seperti, prakarsa “antisipasi dini” dan “sistem peringatan dini” serta menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Linmas yang dilakukan Polri, meski prakarsa ini juga melibatkan masyarakat secara langsung di dalam rapat-rapat dan forum musyawarah.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU 32/2004, diketahui jika Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota memiliki urusan wajib yakni melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini menunjukkan jika masalah keamanan bukan hanya milik Polri, tetapi juga telah menjadi tugas wajib Pemda. Adanya keterkaitan tugas dalam masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka sudah selayaknya jika Polri dan Pemda melakukan koordinasi dan kerjasama sehingga tujuan keamanan dan ketertiban di masyarakat bisa dicapai. Maka sangat layak jika Pemda memberikan kontribusi pembiayaan pelaksanaan penjagaan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan menganggarkannya dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Apalagi diketahui pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada instansi Polri melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) masih jauh dari angka standar yang seharusnya diberikan. Kurangnya pendanaan bagi institusi Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat berimplikasi terhadap kinerja petugas di lapangan. Sangat wajar jika Pemda memberikan bantuan keringanan dana operasional demi tercapainya keamanan dan penertiban kota. Apalagi diketahui tingkat kriminal di masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya. Sehingga penganggaran dana operasional keamanan dan ketertiban untuk membantu instansi Polri diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi rasa aman bagi warga. Yang penting, bantuan dana operasional keamanan dan ketertiban kota yang diberikan kepada instansi Polri harus mendapat persetujuan lembaga legislatif dan tidak bertentangan dengan peraturan. Selain itu, perlunya dilakukan evaluasi keamanan dan ketertiban daerah guna penyempurnaan pola dan sistem keamanan dan ketertiban daerah. Pasalnya, harapan untuk menekan angka kriminal hingga kini belum mencapai harapan secara maksimal. Misalnya saja, untuk di bidang ketertiban, hingga saat ini masih banyak pihak yang melanggar aturan. Karena rasa keamanan ini demi kepentingan masyarakat banyak, maka bantuan dana operasional bagi instansi Polri dirasa sebagai langkah yang tepat.

Lebih jauh, pemberian bantuan ini baru dapat dilakukan Pemda setelah melihat faktor yang sangat menentukan terutama mengenai penetapan kebijakan pendapatan daerah yang menjunjung tinggi efektivitas kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran sebelumnya dan sinkronisasi kebijakan pendapatan daerah tahun sebelumnya antara Pemda dengan kebijakan Pusat.

Perlu diketahui, hampir semua daerah mengalokasikan dana bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam APBD. Dana tersebut kebanyakan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional umum, operasional kendaraan, pembelian peralatan, kegiatan patroli, dan tugas-tugas lainnya. Pada umumnya, dukungan keuangan yang diterima oleh aparat keamanan daerah dilaporkan kurang mencukupi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pemda mengeluarkan dana untuk operasional kepolisian tidak berarti instansi keamanan tersebut harus tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pembentukan kerjasama antara Pemda dan Polri ini bukan dianggap sebagai upaya untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi sebagai upaya dan langkah tepat untuk merangkul semua unsur yang terkait keamanan guna turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi mereka yang terkait dengan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, kerjasama dilakukan sebagai upaya penciptaan suasana yang kondusif karena tanpa adanya stabilitas keamanan dan ketertiban, pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Tetapi kerjasama ini pun tidak menyebabkan adanya intervensi atas kewenangan masing-masing.

Meski Pemda memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta berhak memberikan bantuan pendanaan guna peningkatan keamanan dan ketertiban, tetapi Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2005, telah menjelaskan bahwa pendanaan instansi vertikal menjadi tanggungjawab APBN. Hal ini juga dipertegas dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Selanjutnya Pasal 155 ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Ketentuan ini bertujuan agar dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN dengan yang telah didanai dari APBD. Dalam kaitan itulah, Depdagri yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang berkewajiban memberi fasilitasi melalui perberian pedoman, supervisi, pelatihan, asistensi dan evaluasi kepada Daerah. Berhubung pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemda, maka sesuai dengan peraturan perundangundangan setiap awal tahun Mendagri menerbitkan Pedoman Penyusunan APBD yang memuat pokok-pokok kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam menyampaikan Nota Keuangan APBN yang perlu mendapatkan perhatian Pemda. Pedoman ini diharapkan dapat memberi arahan agar dalam perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah yang efisien, transparan dan akuntabel. Hal tersebut mengingat uang negara/daerah merupakan uang rakyat yang pengelolaannya dipercayakan kepada penyelenggara negara/pemerintahan sehingga dalam penggunaannya harus senantiasa dilandasi dasar hukum.

Jika diamati secara seksama, maka diketahui jika isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut pada intinya mengingatkan Pemerintah Daerah agar dalam menyusun APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Daerah lainnya. Hal ini panting sebab amanat UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang telah menegaskan bahwa penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja atau anggaran berbasis kinerja yang hasilnya harus terukur belum sepenuhnya dilaksanakan. Disamping itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Depdagri diketahui jika porsi belanja aparatur cenderung lebih besar dari belanja pelayanan publik. Bantuan-bantuan keuangan kepada organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan dan organisasi profesi dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga APBD tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian halnya bantuan-bantuan keuangan kepada instansi vertikal juga semakin membengkak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 32/2004 diatas. Padahal biaya untuk instansi vertikal telah disediakan melalui pos Belanja Pusat/Kementerian/Lembaga dalam APBN.

Namun demikian, bukan berarti pembiayaan kerjasama antara Pemda dengan Polri tak pantas dibebankan dalam APBD, sebab Dirjen BAKD (Bina Administrasi Keuangan Daerah) Depdagri menjelaskan jika instansi vertikal juga dapat diberi bantuan pedanaan yang bersumber dari APBD guna mendukung mantapnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lebih lanjut dijelaskan jika dalam surat edaran Mendagri dinyatakan bahwa Pemda dapat menganggarkan dana APBD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan instansi vertikal, misalnya kerjasama dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut melalui program/kegiatan yang diformulasikan dalam RASK.

Tetapi kenyataannya banyak pihak yang menyalah tafsirkan isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. Pihak-pihak tersebut menganggap seolah-olah Mendagri melarang atau tidak memperbolehkan dana APBD digunakan untuk mendanai program atau kegiatan dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian, aparat keamanan lainnya atau aparat penegak hukum. Perlu diingat jika sabagian besar dana APBD bersumber dari APBN. Dalam kaitan itulah Surat Edaran tersebut justru memberi solusi mengenai teknis penganggaran dalam APBD melalui program yang diformulasikan dalam RASK dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kepatutan serta mencegah adanya tumpang tindih pendanaan. Akibat kesalahan dalam penafsiran surat edaran tersebut, maka sudah sepantasnya dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat luas dan Pemerintah Daerah, sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Imbasnya diharapkan Pemda dapat dengan bijak memanfaatkan peluang tersebut untuk membiayai kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan Polri untuk peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat tanpa diliputi rasa takut dianggap sebagai bentuk korupsi. ***

Mengubah Kaum Tani Pedesaan Menjadi Pengusaha Tani

Oleh: Akbar Ciptanto, S. Hut

Sejak lama Bangsa Indonesia di kenal sebagai negara agraria dengan luas areal pertanian yang cukup luas. Begitu pula beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tidak luput menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan kedua disamping minyak dan gas. Kita mungkin boleh berbangga karena pada era 80-an, bangsa kita telah merasakan yang namanya swasembada pangan. Tetapi kini, kebanggan itu seakan luntur dengan pemberitaan media massa yang mengatakan negara ini harus mengekspor beberapa hasil sektor pertanian seperti beras, kedelai, dan lain sebagainya dari negara tetangga untuk meminimalisir gejolak masyarakat akibat kebutuhan yang begitu besar tetapi tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Ironisnya, pemerintah dewasa ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan program perluasan lahan pertanian dengan iming-iming bantuan dari APBN maupun APBD dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi hasilnya hingga kini pun masih belum terlihat. Hanya beberapa daerah saja yang mampu memproduksi hasil pertanian yang hanya mencukupi kebutuhan daerah setempat.

Alasan yang muncul kepermuakan adalah ketimpangan ekonomi yang sangat besar antara kehidupan petani yang masih terbilang miskin dibandingkan sektor pekerjaan lainnya yang menjanjikan kehidupan yang lebih layak, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Ini lah yang menyebabkan sektor pertanian dianggap sebagai bidang pekerjaan kelas kedua. Bidang pekerjaan yang hanya pantas dikerjakan oleh masyarakat yang memiliki pendidikan yang kurang. Anggapan yang jelas-jelas keliru ini, ternyata masih dianut oleh sebagian besar angkatan kerja muda, yang lebih memilih pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasa yang hanya bekerja di kantor di bawah semilir angin Air Conditioner (AC) ketika menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi.

Diberlakukannya otonomi daerah, seharusnya bisa dijadikan landasan untuk memprioritaskan pengembangan sektor pertanian agar menjadi sektor dominan disamping minyak dan gas yang dipastikan akan habis suatu saat. Tinggal bagaimana pemerintah daerah membuat master plan sektor pertanian yang dapat dijadikan panutan puluhan tahun ke depan. Menggunakan tenaga ahli yang benar-benar ahli di sektor pertanian dirasakan sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi daerah menjadi daerah penghasil suatu produk pertanian yang unggul dewasa ini. Sebab kesalahan yang terjadi dewasa ini adalah kecenderungan tenaga pemerintah daerah yang hanya mengejar titel atau gelar pendidikan sebatas untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, bukan pada mencari dan menjalankan ilmu yang didapatkan selama pendidikan untuk memperbaiki kondisi sektor pertanian yang ada. Ini lah faktor lain yang turut memperburuk wajah sektor pertanian di Indonesia.

Kini pemerintah sedang gencar-gencarnya memperluas lahan pertanian untuk memproduksi padi. Apakah hal ini telah dipikirkan matang-matang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani? Kenyataannya adalah, pertanian di sektor padi ternyata tidak memberikan harapan besar bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang memadai. Tetapi pemerintah tetap gencar ”memaksa” petani untuk beramai-ramai menanam padi. Pilihan lain pada sektor perkebunan pun dipandang memerlukan waktu yang panjang karena harus mengubah kultur-petani terlebih dahulu. Mendatangkan investor secara besar-besaran pun dirasakan dapat menumbuhkan kapitalisasi perekonomian daerah yang pada akhirnya kembali akan menekan petani pedesaan kita dan semakin besarnya migran buruh perkebunan yang akan melemparkan tenaga kerja lokal.

Satu-satunya jalan yang dianggap dapat membantu mengatasi pengembangan sektor pertanian adalah melihat kembali potensi pertanian yang sangat besar di daerah yang bersangkutan. Jangan pernah memaksanakan kaum petani pedesaan untuk hanya menghasilkan satu produk pertanian. Meski dari segi jumlah produksi dapat dikatakan meningkat drastis, tetapi tujuan utama mensejahterakan kehidupan kaum petani pedesaan tidak akan terpenuhi dan tetap menjadi buruh di tanah sendiri. Konsep entrepreneurship agro-industry hingga kini masih belum dimiliki kaum petani pedesaan. Selama ini, mereka hanya sebatas memproduksi suatu hasil pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sangat jarang yang turun di bidang ekonomi. Buntut-buntutnya, para tengkulak hasil pertanian yang lebih menguasai konsep entrepreneurship agro-industry yang merasakan pun manisnya buah hasil produksi petani. Pemerintah darah yang seharusnya dapat membantu mengatasi persoalan ini, pada akhirnya hanya tutup mata dan hanya memberikan pembenaran agar pmerintah tidak dianggap salah di mata publik. Pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi tulang punggung konsep entrepreneurship agro-industry untuk menggenjot sektor pertanian di wilayahnya. Dengan konsep ini pula, diharapkan pemerintah daerah dapat mengubah kaum petani pedesaan menjadi penngusaha petani. Apalagi dewasa ini perkembangan situs-situs e-commerce di web-web internetdapat dijadikan sarana promosi dan penawaran hasil produksi pertanian dan juga sebagai sarana peningkatan daya saing globalisasi di sektor perdagangan.

Untuk menjadikan hasil pertanian menjadi sektor unggulan suatu daerah, pelaksanaan konsep entrepreneurship agro-industry juga harus didukung beberapa faktor lainnya seperti, diperlukan kesiapan, kepastian dan kestabilan jumlah produksi hasil pertanian tersebut. Pemerintah daerah pun dituntut untuk dapat menjadi mediator pasar bagi produk pertanian dan negosiator ulung dalam penetapan harga jual dan beli produk tersebut. Di sisi lain, kaum petani pedesaan pun diharapkan dapat menerapkan sistem pertanian modern, dimana konsep sedikit lahan tetapi hasil produksi yang optimal sudah harus dapat diterapkan.

Bagian terpenting dalam pelaksanaan konsep ini adalah memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang pesat untuk menunjang sektor pertanian. Dalam hal ini, suatu daerah tidak hanya dituntut untuk mengembangkan potensi produk pertanian daerah mereka saja, tetapi juga dapat mengembangkan potensi produk pertanian lainnya yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi tetapi baru diproduksi dalam jumlah yang terbatas dan sangat dicari pasar. Informasi mengenai produk-produk pertanian tersebut sangat banyak dan mudah dicari, tetapi dengan keterbatasan informasi di beberapa daerah, membuat produk pertanian tersebut kurang menjadi minat petani. Dalam hal ini, informasi dirasakan merupakan faktor lain yang sangat mendukung konsep entrepreneurship agro-industry. Padahal dengan memanfaatkan informasi ini, maka pemerintah daerah dapat membantu kaum petani pedesaan tidak hanya menjadi buruh tetapi pengusaha di lahan sendiri. ***

Riwayat penulis:

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Double Degree, Jurusan Bioteknologi Agro-Industry, Universitas Brawijaya, Malang dan Prince of Songkla University, Thailand.

Email : ak_cipta@yahoo.com

*Oleh: Akbar Ciptanto, S. Hut

DEMONSTRASI, sebuah kata yang yang cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia sejak kejatuhan masa Orde Baru tahun 1998. Sejak saat itu lah aksi ini sering kali terlihat menghiasi semua media elektronik maupun media massa. Sehingga muncul sebuah anekdot, sebuah berita tak terasa lengkap tanpa berita demonstasi, apalagi demonstrasi tersebut berujung kerusuhan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 1997, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik protes itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Sementara Ensiklopedi Britanic online memberikan definisi demonstrasi dengan a public display of group feelings toward a person or cause (pernyataan sikap yang dikemukakan di muka umum terhadap seseorang atau akibat) (tahun 2008).

Fenomena terakhir melihat aksi demonstrasi yang dilakukan tak hanya oleh mahasiswa tetapi juga masyarakat Indonesia atau Kaltim Pada khususnya. Sedemikian menariknya hal ini untuk dicermati karena aksi ini dianggap sebagai satu cara bagi orang lemah yang terbungkam untuk menyuarakan inspirasi kepada pihak yang kuat.  Seperti hilang kendali dengan dalih demokrasi, kini setiap aksi demonstrasi pasti diembel-embeli dengan tindakan anarkis, bentrok dengan aparat, pembakaran ban, pemblokiran jalan, hingga penyiksaan diri sendiri (mogok makan).

Setelah 10 tahun demokrasi berjalan di Indonesia, kini aksi demonstrasi dianggap tak lagi dekat dengan masyarakat bahkan tak jarang masyarakat mengecam atas aksi demonstrasi yang dilakukan, meski hanya sebagian saja. Lalu apa yang salah dengan aksi demonstrasi yang dilakukan, ataukah ada yang salah dengan demokrasi yang sedang berjalan?.

Ada baiknya kita belajar dari negara tetangga Thailand. Banyak cara berdemonstrasi yang santun tetapi tetap sesuai target yang ingin mereka. Di negeri gajah putih ini lebih dari sebulan melakukan aksi penentangan terhadap pemerintahan Khun Samak (Perdana Menteri Thailand), melalui motion of no confidence (mosi tidak percaya). Tetapi sejak aksi itu dilakukan, belum pernah terlihat aksi anarkis, tak terlihat aksi bentrok dengan aparat, tak terlihat aksi lempar batu, bakar ban, blokir jalan, bahkan tak terlihat penyiksaan terhadap diri sendiri. Justru yang terlihat adalah kesejahteraan bagi pendemo. Kok bisa?, bagaimana tidak, saat aksi massa PAD menggelar aksi demonstrasi di Ratchadamnoen, Bangkok, demonstrasi ini lebih terlihat seperti pesta rakyat seperti kebanyakan terlihat di Indonesia.

Meskipun sempat terjadi episode ­civil disobedience, tetapi hal tersebut tak berlangsung lama dan tak separah seperti di Indonesia yang bisa menyebabkan korban jiwa. Demonstrasi d Thailand ini lebih diarahkan kepada pendidikan dan pembelajaran politik  bagi masyarakat, karena itulah aksi massa ini disebut-sebut juga sebagai Rathadamnoen University.

Seperti fenomena demonstrasi pada umumnya, di Thailand pun semua golongan masyarakat berkumpul menjadi satu, tua dan muda, miskin dan kaya, bahkan tak jarang anak-anak dan orang tua turut dibawa serta mengunjungi demonstrasi tersebut. Kok bisa dikatakan mengunjungi?, bagaimana tidak, peserta aksi demonstrasi menyediakan kursi dala jumlah cukup besar, dilengkapi fasilitas LCD projector yang digelar  di banyak tempat yang menyiarkan orasi pendemo di sebuah pentas yang sengaja disiapkan untuk berorasi.

Yang benar-benar membuat terkesiap yakni, aksi ini benar-benar mirip pesta rakyat, dimana terdapat layar tancap dan pasar malam, sehingga sangat wajar dijumpai pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya seperti pakaian dan souvenir di sepanjang jalan menuju lokasi demonstrasi. Bahkan para relawan yang tergabung dalam aksi demonstrasi juga menyediakan makanan gratis yang disediakan oleh dapur umum dengan jumlah stock makanan yang berlimpah berasal dari sumbangan warga dari seluruh penjuru Thailand. Tak hanya makanan, aqua pun boleh diambil secara percuma. Satu lagi fasilitas yang diberikan lokasi aksi demonstrasi yakni tenda medis beserta obat dan dokter, sehingga pendemo maupun masyarakat yang kebetulan lewat dan sakit bisa memeriksakan diri secara gratis.

Hal lainnya yang patut dibanggakan dari warga Thailand adalah sikap kebersihan yang tak diiliki warga Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, dimana setiap aksi demonsrasi selalu dibarengi dengan jumlah sampah yang meningkat, maka di Thailand, telah disediakan tempat sampah khusus yang telah diklasifikasikan sesuai jenis sampah yang dibuang relawan aksi ataupun masyarakat yang datang. Tak hanya itu, di lokasi aksi ini pun terdapat larangan yang sangat keras bagi perokok dan peminum (minuman keras/alkohol). Walaupun warga Thailand sangat permisif terhadap minuman keras, tetapi mereka menganggap aksi tersebut harus bersih dari minuman keras yang dapat mengganggu jalannya aksi. ***

Penulis:

Akbar Ciptanto, S. Hut

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Biotechnology Agro-Industry, Program Double Degree antara Prince of Songkla University, Thailand, dan Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

e-mail  : ak_cipta@yahoo.com